1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon tanpa pemberitahuan dan tanpa penyerahan tembusan surat perpanjangan penahanan kepada keluarga dan Kuasa Hukum Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

3. Menyatakan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan;

5. Menyatakan tindakan penyidikan yang dilakukan tanpa pemberian SP2HP adalah cacat prosedur hukum;

6. Menyatakan segala tindakan lanjutan Termohon yang bersumber dari penahanan yang tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

7. Menghukum dan Memerintahkan agar Termohon memberikan ganti kerugian kepada Pemohon yaitu kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterill sebesar Rp. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau Menghukum Termohon membayar ganti kerugian setidak-tidaknya menurut penilaian Hakim Praperadilan sesuai kewajaran dan kepantasan.;

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.