DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang menawarkan dan memperjualbelikan kebun plasma yang tidak pernah ada, menggunakan dan/atau mencatut legalitas koperasi yang tidak sah, serta menerima dan menguasai dana milik PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, asas kepatutan, asas kehati-hatian, dan asas itikad baik;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT bertanggung jawab secara penuh atas seluruh kerugian yang timbul;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.610.800.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan tunai;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga kompensatoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total kerugian materiil terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa segala keuntungan yang diperoleh TERGUGAT dari dana milik PARA PENGGUGAT merupakan bentuk pengayaan tanpa dasar hukum (unjust enrichment) yang wajib dikembalikan seluruhnya kepada PARA PENGGUGAT;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, rekening bank, maupun aset lainnya, guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.
12. Menyatakan bahwa koperasi sebagaimana disebut dalam gugatan adalah tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR :

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Cq. Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).